PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun oranglain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 8 / 1999, sebagai berikut:

Hak konsumen antara lain:

1)    hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2)    hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3)    hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4)    hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5)    hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6)    hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7)    hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8)    hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9)    hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

1)    membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2)    beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3)    membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4)    mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen di era global ditandai dengan 2 fenomena. Pertama, globalisasi perdagangan internasional yang menunjukkan kecenderungan bahwa aktifitas ekonomi pelaku usaha dan konsumen tidak lagi dibatasi batas-batas yurisdiksi antar negara. Tidak ada lagi halangan dalam bertransaksi. Serta banyak variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhannya.

Kedua, implementasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen tidak dapat dilepaskan dari pola konsumsi konsumen. Pola konsumsi ini secara berkesinambungan selaras dengan daya dukung lingkungan sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan keseharian konsumen. Pembangunan jati diri konsumen Indonesia bukan lagi terbatas akan pemahaman akan hak dan kewajibannya saja, namun mulai meningkat kepada tanggung jawab sosialnya yang terkait erat dengan pembangunan yang berkesinambungan (sutainable development).

Oleh sebab itu, tantangan bersama di era global adalah, bagaimana memberikan pemahaman akan pentingnya dan memperkuat perlindungan konsumen agar konsumen mampu menetapkan pilihan dan keputusan yang tepat dalam bertransaksi, mendorong persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

Hal tersebut penting karena konsumen harus waspada terhadap berbagai tawaran barang murah yang beredar di pasar namun justru mengancam atau merugikan konsumen. Beberapa kasus barang murah (seperti mainan anak, pangan, obat-obatan, kosmetika, peralatan rumah tangga, dan sebagainya), ternyata mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan standar yang dipersyaratkan.

Kini, saatnya menjadi konsumen cerdas sebagai pilihan tepat untuk melindungi diri sendiri dari ancaman produk-produk semacam itu. Konsumen cerdas adalah konsumen yang telah siap menghadapi berbagai tantangan di era global. Indikasi konsumen cerdas ditandai dengan pemahaman akan hak dan kewajibannya, sikap kritis dan berhati-hati dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga ia mampu melindungi diri, keluarga dan lingkungannya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).

Wujud nyata adanya Negara melindungi konsumen masyarakat Indonesia dengan terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen

Visi & Misi

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia

Dalam upaya pengembangan perlindungan sebagai mana diamanatkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

LPK Nasional Indonesia memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Tugas LPK Nasional Indonesia adalah :

    Memberikan saran dan rekomendasi kepada konsumen dalam rangka pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa;

    Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap klausula baku.

     Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;

     Mendorong berkembangnya konsumen cerdas dan mandiri;

    Menyebar luaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

    Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, konsumen atau pelaku usaha; dan

Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

VISI

Terwujudnya Perlindungan konsumen menuju terciptanya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Misi

    Memperkuat landasan hukum perlindungan konsumen nasional

    Memperkuat kerangka kebijakan perlindungan konsumen nasional

    Memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi-organisasi perlindungan konsumen

    Memperkuat akses masyarakat dan stakeholder perlindungan konsumen atas informasi yang relevan dengan upaya perlindungan konsumen

Sumber:

Wikipedia.com

http://www.yabpeknas.com/2015/04/hak-dan-kewajiban-konsumen.html

http://filzarachmatina.blogspot.co.id/2013/05/lembaga-perlindungan-konsumen.html